Image

Permohonan Izin Penanaman Modal

  1. Izin apa saja yang diperlukan untuk investasi?
    1. Izin Prinsip (untuk 15 sektor) termasuk Izin Prinsip Peluasan, Penggabungan, dan Perubahan;
    2. Izin Usaha (untuk berbagai sektor usaha) termasuk Izin Usaha Perluasan, Penggabungan, dan Perubahan;
    3. Izin Kantor Perwakilan; dan
    4. Izin operasional berbagai sektor usaha.

 (Perka BKPM 14/2015 pasal 9, 10 dan Perka BKPM 15/2015 pasal 11 ayat 1)

  1. Nonperizinan apa saja untuk investasi?
    1. Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
    2. Angka Pengenal Importir; dan
    3. Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha.

(Perka 15/2015 pasal 11 ayat 2)

  1. Sektor mana saja yang memerlukan Izin Prinsip?
    1. Sektor Pertanian;
    2. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    3. Sektor Kelautan dan Perikanan;
    4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
    5. Sektor Perindustrian;
    6. Sektor Pertahanan dan Keamanan;
    7. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    8. Sektor Perdagangan;
    9. Sektor Pariwisata;
    10. Sektor Perhubungan;
    11. Sektor Komunikasi dan Informatika;
    12. Sektor Ketenagakerjaan;
    13. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
    14. Sektor Kesehatan; dan
    15. Sektor Ekonomi Kreatif.
  1. Siapa yang bisa mengajukan Izin Prinsip?

PMDN:

PT, CV/Fa, Koperasi/Yayasan, BUMD/BUMN

(Perka 14/2015 pasal 12 ayat 1)

PMA:

Badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseoran Terbatas.

(Perka 14/2015 pasal 12 ayat 2)

Minimal investasi Rp. 10 milliar diluar tanah dan bangunan

(Perka 14/2015 pasal 13 ayat 3)

  1. Untuk apa Izin Prinsip diperoleh?

Karena diwajibkan oleh peraturan

(Perka 14/2015 pasal 9 ayat 2, )

  1. Berapa lama masa berlaku Izin Prinsip?

1-5 tahun selama jangka waktu penyelesaian proyek sesuai karakteristik bidang usaha.

(Perka Kepala BKPM 14/2015 pasal 14)

  1. Apakah syarat permohonan Izin Prinsip?
    1. Pemohon belum berbadan hukum Indonesia
      1. Mengisi formulir
      2. Surat instansi negara/surat dari Kedutaan Besar/rekaman paspor/rekaman anggaran dasar/rekaman KTP dan NPWP
      3. Keterangan rencana kegiatan
    2. Pemohon berbadan hukum Indonesia
      1. Rekaman pengesahan AD perusahaan
      2. Rekaman NPWP perusahaan
      3. Bukti diri pemegang saham
      4. Rekaman izin prinsip, izin usaha
      5. Mengisi formulir
      6. Rekaman akta pendirian perusahaan
      7. Keterangan rencana kegiatan

(Lampiran II Perka BKPM 14/2015)

  1. Berapa lama waktu penerbitan Izin Prinsip?

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berkas diterima lengkap

(Perka BKPM 14/2015 pasal 20 ayat 1)

  1. Bagaimana teknis pengajuan permohonan Izin Prinsip?
    1. Secara dalam jaringan SPIPISE melalui online-spipise@bkpm.go.id
    2. Secara manual dengan menunjukkan dokumen asli (kecuali belum berbadan hukum)
  1. Berapa lama berlakunya Izin Prinsip?

3 (tiga) tahun, kecuali bidang usaha tertentu atau dimohon untuk perpanjangan

(Perka 12/2013 pasal 24 ayat 11-12)

  1. Mengapa Izin Usaha wajib dimiliki?

Karena diwajibkan di Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015 pasal 13 ayat 1;

  1. Bagaimana mengajukan Izin Usaha?

Diajukan ke PTSP sesuai kewenangannya secara dalam jaringan atau manual.

  1. Siapa yang harus memiliki Izin Usaha?

Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip dan siap untuk beroperasi

(Perka 12/2013 pasal 31 ayat 1)

  1. Apa persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha?
    1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
    2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada);
    3. NPWP perusahaan;
    4. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan;
    5. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri;
    6. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek;
    7. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
    8. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;
    9. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
    10. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
    11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;
    12. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II untuk pengajuan permohonan secara manual;
    13. Syarat pengurusan SIUPL Sementara
    14. Syarat permohonan SIUPL Tetap
    15. Syarat Permohonan IUJK
    16. Syarat permohonan Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan (Minerba, atau Panas Bumi, atau Migas);
    17. Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilampirkan dengan:
      1. rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar;
      2. bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan equity perusahaan;
    18. Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan persyaratan:
      1. Surat Penunjukan Distributor dan;
      2. Bukti penguasaan gudang.
    19. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;
    20. Presentasi bila diperlukan.

 (Lampiran II Perka BKPM 15/2015) 

  1. Berapa lama waktu penerbitan Izin Usaha?

Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah berkas diterima lengkap kecuali izin ketenagakerjaan 1 (satu) hari.

  1. Sampai kapan berlaku Izin Usaha?

Sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

(Perka 15/2015 pasal 13 ayat 12)