Image

Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal

  1. Siapa yang harus melaporkan LKPM?

Perusahaan Yang telah mendapat perizinan penanaman modal

(Perka BKPM 17/2015 pasal 12 ayat 1)

  1. Kemana disampaikan?
  • BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Jakarta
  • BPMP (Badan Penanaman Modal dan Promosi) Provinsi Sumatera Utara
  • BPM (Badan Penanaman Modal) Kota Medan
  • Kepada Badan Pengusahaan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ) apabila lokasi proyek berada diwilayah KPBPB atau administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) apabila lokasi proyek berada diwilayah KEK
  1. Bagaimana teknis menyampaikannya? (Apakah bisa melalui online atau harus diantar ke kantor?)
  • Secara online melalui SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id) dengan mengajukan hak akses kepada BKPM
  • Dalam bentuk hard copy atau sof copy (Bila diantar langsung)
  • Melalui surat elektronik ke alamat email: bpm@investmedan.com

(Perka BKPM 17/2015 pasal 12 ayat 5)

  1. Bagaimana periode pelaporannya?
  • Perusahaan yang masih tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada lampiran 1, dengan periode laporan sebagai berikut:
    • Laporan Triwulan I dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
    • Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan.
    • Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan.
    • Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

 

  • Perusahaan yang masih tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran II, dengan periode laporan sebagai berikut:
    • Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan.
    • Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

(Perka BKPM 17/2015 pasal 12 ayat 2)

  1. Apa sanksinya jika terlambat atau tidak melaporkan?
  • Peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;
  • Pembatasan kegiatan usaha;
  • Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
  • Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

(Perka BKPM 17/2015 pasal 29)