NAMA-DPMPTSP-BLACK-2

Sekilas DPMPTSP Medan

DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, DPMPTSP diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yan kondusif. Setelah DPMPTSP terbentuk pada akhir Tahun 2016 fungsinya bertambah sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Permendagri 100 Tahun 2016, maka target perangkat daerah ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: sederhana, jelas, aman, transparan, effisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.

Fungsi Perangkat Daerah urusan Bidang Penanaman Modal sebagaimana yang tertuang pada Permendagri 100 tahun 2016 adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, perizinan penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor. Sejak terbentuknya DPMPTSP Kota Medan akhir bulan Desember 2016, Kepala DPMPTSP Kota Medan baru defenitif pada bulan Mei 2017 dipimpin oleh Ir.Hj.Purnama Dewi, MM.

Tujuan

  1. Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal melalui PTSP bidang penanaman modal.
  2. Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota Medan dengan dunia usaha dan stakeholder penanaman modal.
  3. Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas.
  4. Peningkatan infrastruktur, sumber energi, jaminan berusaha serta keamanan berinvestasi.
  5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima perizinan dan non-perizinan.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2016-2021 adalah:
“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 6 (enam) misi, sebagai berikut:

  1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
  2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
  3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
  4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
  5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan tarif pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
  6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkat kebhinekaan.

Dari keenam misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan diprioritaskan untuk mendukung misi ke-3 (tiga),  dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk:

  1. Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
  2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
  3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

  • SASARAN STRATEGIS
    1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    2. Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha.
  • INDIKATOR KINERJA
    1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
    2. Kesesuaian jangka waktu proses izin dgn standar yg ditetapkan;
    3. Jumlah izin yang diterbitkan per hari;
    4. Kenaikan Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN.

STRATEGI MENCAPAI SASARAN :

  1. Pengembangan sistem dan aplikasi pelayanan publik perizinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum;
  2. Pengembangan SDM untuk melaksanakan pelayanan publik prima perizinan dan non-perizinan;
  3. Peningkatan pengelolaan pengaduan layanan perizinan dan informasi layanan;
  4. Pengembangan dan menjaga manajemen mutu pelayanan perizinan;
  5. Pengembangan kebijakan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman modal;
  6. Pembangunan potensi investasi daerah.
  7. Peningkatan kerjasama antar daerah dan penguatan kelembagaan.
  8. Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik;
  9. Optimalisasi pengendalian bidang penanaman modal.