DPMPTSP Kota Medan Selenggarakan Bimtek LKPM Online dan Pengenalan Sistim OSS ke PMA/PMDN diKota Medan

DPMPTSP Kota Medan Selenggarakan Bimtek LKPM Online dan Pengenalan Sistim OSS ke PMA/PMDN diKota Medan

26-7-18,..Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menghimbau kepada para investor baik PMA maupun PMDN untuk wajib mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara lengkap. Di LKPM tersebut akan memuat berbagai permasalahan yang dihadapi para investor selama menjalankan aktifitasnya.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Kota Medan Purnama Dewi menyampaikan realisasi investasi pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2018 mencapai Rp 1,03 miliar.

Data realisasi investasi tersebut dijelaskan Purnama diperoleh dari laporan LKPM yang diisi para investor secara berkala yang ditujukan untuk PMA maupun PMDN. Ditambahkannya, LKPM merupakan salah satu kewajiban investor sebagaimana yang diamanatkan pada UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana laporan Triwulan II 2018 masih berpedoman kepada Peraturan Kepala (Perka) BKPM 17 Tahun 2015 dan nantinya untuk triwulan III 2018 akan mengacu kepada Perka BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 20 Juli 2018.

Sanksi Administratif

Purnama mengingatkan jika para investor tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU Penanaman Modal dan Perka BKPM maka BKPM, DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mengenakan sanksi administratif kepada mereka sesuai kewenangannya.

Sanksi yang dapat diberikan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, serta pencabutan kegiatan usaha atau perizinan penanaman modal dan fasilitas penanaman modal.

Penyampaian LKPM sesuai Perka BKPM no 7 tahun 2018 yang terbaru merubah metode penyampaian LKPM yang kesemuanya menjadi per-triwulan dimana perusahaan tahap konstruksi memakai format lampiran I dan perusahaan yang telah beroperasional memakai lampiran II pada Perka BKPM tersebut, untuk itu diharapkan para investor sudah harus mengirimkannya  untu triwulan III selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

Menurut Purnama peraturan kepala BKPM yang terbaru di atas diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikenal dengan Online Single Submission atau OSS dan merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka melaksanakan reformasi perizinan. Pada kesempatan tersebut DPMPTSP Kota Medan memberikan pengenalan singkat tentang pengaplikasian sistim OSS kepada para peserta yang terdiri dari PMA dan PMDN yang ada di Kota Medan.

Online Single Submission

Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2018 yang lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS). Presiden menjelaskan bahwa melalui sistem OSS ini, mekanisme perizinan dapat diketahui oleh pemohon, dari mulai pemerintah pusat sampai kabupaten ataupun kota. Jika perizinan terhambat, pemohon juga bisa mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) pada tanggal 09 juli 2018 yang lalu. Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring dengan mengakses laman OSS di oss.go.id.

Sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam beleid terbaru mengenai OSS, yakni PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan brusaha; serta sanksi.

Rancang bangun sistem berbasis Teknologi Informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini operasional OSS diselenggarakan di Kemenko Perekonomian dengan didukung oleh INSW dan kementerian terkait lainnya. Namun ini hanya merupakan masa transisi sambil menyiapkan pelaksanaannya akan di serahkan kepada BKPM secara permanen paling lama 6 bulan kedepan.

Bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusahanya melalui Sistem OSS, baik untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Namun, pengusaha malah dibuat terkejut karena diatur seluruh perizinan dilakukan secara online tapi sistem tak siap, Buntutnya, BKPM mengumumkan pada 29 Juni 2018 menghentikan proses perizinan usaha dan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Para pengusaha banyak yang belum tahu, perizinan mereka tersendat tanpa ada kepastian.¬† OSS Belum diluncurkan saja BKPM sudah menghentikan semua proses perizinan. Kalau peluncuran ini enggak jalan dengan baik terus gimana perizinannya ini?” kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Saat ini Kemenko Perekonomian telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi, dan klinik berusaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *