Kota Medan Siap Jalankan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS)

Kota Medan Siap Jalankan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS)

Analisadaily (Medan) – Pemerintah pusat akan menerapkan sistem perizinan terintegrasi berbasis online atau Online Single Submission (OSS). Peluncurannya dijadwalkan sebelum akhir Mei 2018.

Penerapan OSS ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan akan diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia melalui dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Purnama Dewi mengatakan, pihaknya siap melaksanakan OSS jika sistem sudah benar-benar diterapkan.

“Namun, saat ini aplikasi untuk OSS yang disebut Si Cantik Cloud dan bimbingan teknisnya untuk kami akan diberikan pusat setelah lebaran. Dan, jika itu semua sudah maka kami siap melaksanakannya,” kata Purnama kepada Analisadaily.com, Senin (28/5).

Lima Jenis Perizinan

Purnama menyampaikan, tahap awal perizinan melalui OSS baru melayani lima jenis perizinan seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, izin penanaman modal, dan izin tanda daftar perusahaan (TDP).

“Walikota Medan sangat mendukung penerapan OSS. Apalagi, permohonan perizinan yang ada di kota ini juga sudah menerapkan berbasis online, tapi masyarakat belum banyak memanfaatkannya,” sambung Purnama.

Lebih lanjut, OSS seyogyanya diluncurkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Tapi, terkendala karena satuan tugas yang ada di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia belum rampung.

“Salah satu upaya percepatannya dibentuk satgas di daerah-daerah. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Kota Medan sudah membentuk satgas,” lanjutnya.

Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Medan sudah dibentuk Februari 2018 yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan. Dalam satgas ini terdiri dari berbagai sub sektor seperti sektor perdagangan, perindustrian, PTSP, dan sebagainya.

“Masing-masing sub sektor diketuai kepala dinas yang berkaitan dengan sub sektor,” tutupnya.

(aa/csp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *