KEPALA DPMPTSP KOTA MEDAN PURNAMA DEWI: INVESTOR WAJIB ISI LKPM

KEPALA DPMPTSP KOTA MEDAN PURNAMA DEWI: INVESTOR WAJIB ISI LKPM

SUMUTINVEST.com-Medan. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menghimbau kepada para investor baik PMA maupun PMDN untuk wajib mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara lengkap. Di LKPM tersebut akan memuat berbagai permasalahan yang dihadapi para investor selama menjalankan aktifitasnya.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Kota Medan Purnama Dewi menyampaikan realisasi investasi pada kuartal III (Januari-September) tahun 2017 mencapai Rp 3,16 miliar.

Data realisasi investasi tersebut dijelaskan Purnama diperoleh dari laporan LKPM yang diisi para investor secara berkala yang ditujukan untuk PMA maupun PMDN. Ditambahkannya, LKPM merupakan salah satu kewajiban investor sebagaimana yang diamanatkan pada UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala (Perka) BKPM 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sanksi Administratif

Purnama mengingatkan jika para investor tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU Penanaman Modal dan Perka BKPM maka BKPM, DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mengenakan sanksi administratif kepada mereka sesuai kewenangannya.

Sanksi yang dapat diberikan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, serta pencabutan kegiatan usaha atau perizinan penanaman modal dan fasilitas penanaman modal.

Penyampaian LKPM untuk periode kuartal IV (Oktober-Desember) dan kuartal II (Juli-Desember) untuk tahun 2017 diharapkan para investor sudah harus mengirimkannya  selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Bagi perusahaan yang masih memiliki izin prinsip penanaman modal atau masih dalam tahap membangun proyeknya (tahap konstruksi) diwajibkan menyampaikan LKPM kuartal IV (Oktober-Desember)
  2. Bagi perusahaan yang sudah memiliki izin usaha atau sudah menjalankan aktifitas bisnisnya (tahap komersial) diwajibkan menyampaikan LKPM kuartal II (Juli-Desember)
  3. Bagi perusahaan yang memiliki kegiatan usaha berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota)
  4. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu perizinan penanaman modal baik izin prinsip maupun izin usaha, wajib membuat LKPM untuk masing-masing izin tersebut.

Menurut Purnama ketentuan-ketentuan di atas telah sesuai dengan surat kepala BKPM No 167/A.9/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditujukan kepada seluruh direksi perusahaan penanaman modal di Indonesia.

Tata cara dan formulir LKPM dapat diunduh melalui http://lkpmonline.bkpm.go.id dengan menggunakan hak akses yang diberikan sebelumnya oleh BKPM. Hak akses dapat diajukan secara online melalui https://online-spipise.bkpm.go.id melalui menu pendaftaran akun. Bagi perusahaan yang belum dapat menyampaikan LKPM secara online, agar berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Medan melalui bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Ia juga menyampaikan Surat Edaran Kepala BKPM bahwa untuk sementara Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)) ditutup mulai tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 2 Januari 2018 karena adanya proses pembaharuan sistem untuk mengakomodir peraturan baru yaitu Perka BKPM No.13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagai pengganti beberapa Perka BKPM No.14,15,16,18 dan 19 Tahun 2015 dan Perka BKPM No.14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengganti Perka BKPM No.17 Tahun 2015 yang diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017 yang lalu.

Peraturan tersebut dimaklumatkan berlaku paling lambat tanggal 2 Januari 2018 untuk BKPM sedangkan untuk DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota paling lambat tanggal 2 Juli 2018.  Untuk DPMPTSP Kota Medan sendiri, Purnama mengatakan siap melaksanakan peraturan tersebut per tanggal 2 Januari 2018 demi kenyamanan dan kemudahan para pelaku usaha di Kota Medan.

Perka BKPM tersebut diterbitkan sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI No.91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dimana salah satu poin penting Perpres tersebut adalah Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pembentukan Satgas

Berkenaan dengan hal itu dan dalam rangka meningkatkan iklim dan realisasi investasi maka Walikota Medan dalam waktu dekat akan menandatangani Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Medan.

Satgas ini nantinya terdiri dari seluruh unsur yang terkait dengan pelaksanaan berusaha di Kota Medan untuk mempercepat pelayanan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kota Medan baik melalui penyediaan layanan pengaduan, data dan informasi, penyiapan tekonologi, sumber daya manusia, hingga pengusulan peraturan baru atau perubahannya.

Kepala DPMPTSP Kota Medan ini juga mengingatkan bahwa fungsi penanaman modal berdasarkan Permendagri No.100 Tahun 2016 adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Oleh karena itu, DPMPTSP selaku perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal harus memikirkan kebijakan secara komprehensif dan holistik. Tidak bisa lagi diparsialkan antara fungsi perizinan dan fungsi lainnya yang terkait dengan dunia usaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *