Image

Fasilitas Penanaman Modal

1. Apa saja fasilitas penanaman modal?

a. Fasilitas fiskal (Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 pasal 76) antara lain:
  • Fasilitas bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang (Perka 12/2013 pasal 78). Fasilitas ini juga berlaku untuk pembangunan dan pengembangan usaha (Pasal 79), dan impor Barang Bukan Baru (Pasal 80).
    • Perusahaan yang menggunakan mesin impor dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.
    • Disampaikan pada awal permohonan fasilitas dan komposisi tsb digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.
    • Diajukan kepada PTSP BKPM
    • Jangka waktu fasilitas ini khusus untuk pembangunan dan pengembangan diberikan selama 2 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpajang sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek.
  • Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan (Perka 5/2013 pasal 84)
    • Dapat diberikan kepada Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha Industri
    • Jangka Waktu untuk kebutuhan 2 tahun produksi atas penggunaan mesin yg telah mendapat fasilitas bebas bea masuk.
    • Diajukan kepada PTSP BKPM
    • Perusahaan yg menggunakan mesin produksi Dalam Negeri dengan tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk diberikan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan utk kebutuhan 4 tahun.
    • Dilakukan survey ke lokasi pabrik oleh tim Verifikasi BKPM.
  • Usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan: berupa pengurangan PPh Badan/Tax Allowance (Perka 5/2013 pasal 87)
    • Diberikan kepada Perusahaan Penanaman Modal yg bergerak di bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah tertentu
    • Diajukan kepada PTSP BKPM
b. Fasilitas Nonfiskal (Perka 5/2013 pasal 88) antara lain:
  • Angka Pengenal Importir Produsen ( API-P) Pasal 89 : API merupakan identitas pengenal bagi investor untuk melakukan impor dan mendapatkan fasilitas impor dalam rangka penanaman modal. Penanaman modal yang bisa didapatkan adalah pembebasan bea masuk impor mesin, impor barang dan bahan, pembebasan PPN dan fasilitas keringanan PPh). Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) diperuntukan untuk impor barang modal dan barang dan bahan yang tidak untuk dijual kembali (bukan perdagangan),

Dasar hukum API:

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Importir
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir

 

  • Angka Pengenal Importir Umum (API-U) : Angka Pengenal Importir-Umum (APIU) diperuntukan untuk impor barang untuk untuk dijual kembali (bidang perdagangan).
  • Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) : Diperlukan untuk mendapat IMTA
  • Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA.01)
  • Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) : IMTA harus dimiliki oleh penanaman modal (PMA dan PMDN) yang akan menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan investasinya di wilayah Indonesia. IMTA diajukan dan diproses di kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi