Sosialisasi Pemberantasan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan DPMPTSP Kota Medan

Sosialisasi Pemberantasan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan DPMPTSP Kota Medan

Sosialisasi Pemberantasan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan DPMPTS Medan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan terus meningkatkan pemahaman tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar melalui sosialisasi kepada seluruh ASN DPMPTSP Kota Medan yang dibagi menjadi 3 sesi pertemuan, Bapak Wali Kota Medan telah menerbitkan Surat Nomor 700/1162 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Pemko Medan yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Nomor 800/8191/DPMPTSP/IX/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Satgas Pemberantasan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah mengindentifikasi 4 area potensi pungli yaitu 1) Penyelenggaraan Perizinan, 2) Pelaksanaan APBD, 3) Administrasi Perizinan, dan 4) Administrasi Kepegawaian.

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya peran semua pihak dalam memberantas praktek pungli dan korupsi hingga saat ini sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan kepada 2 bidang yang menangani perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (Ir. Hj. Purnama Dewi) mengatakan sosialisasi ini penting dikedepan untuk mengedukasi ASN dilingkup DPMPTSP Kota Medan selaku garda terdepan yang menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Perizinan guna meminimalisir kemungkinan timbulnya pungutan-pungutan liar. Maka selaku pelayan public perlu diberi informasi yang utuh, tentang kegiatan atau jenis pungutan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pungli atau korupsi, untuk mewarning ASN agar menghentikan segala bentuk pungutan illegal, ungkapnya.

Disamping itu menurut Kepala DPMPTSP Kota Medan acara ini juga bertujuan untuk menggugah kesadaran kolektif, agar ASN selaku aparatur Negara menjadi melek terhadap hukum. Sehingga dengan ketidak tahuannya tidak terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti pungli dan korupsi. Sebab menurutnya, selama ini seringkali terjadi mispersepsi mengenai pungutan liar (pungli) terutama berkaitan dengan layanan publik. Padahal biaya tersebut seharusnya tidak ada tetapi diada adakan. maka perlu ada penyuluhan atau sosialisasi, sehingga secara preventif pungli dapat diminimalisir, ujarnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *